Mataram-United Nations Development Programme (UNDP) kerjasma Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan kegiatan focus grup discussion (FGD) terkait panduan teknis dalam Mengintegrasikan Isu Migrasi Ke Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Anggaran Daerah tahap 2. Rabu,”(3/03/2024).
“Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar selama dua hari, yakni dari selasa-rabu tanggal 2 – 3 April di Hotel Santika Mataram, dengan turut serta dihadiri oleh Pj Gubernur NTB yang di wakili oleh asisten 3 dan Pj Bupati di wakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur”.
M Syamsul Tarigan Senior Technical Advisor cum Programme Manager, UNDP Indonesia, dalam sambutanya menyampaikan melajutkan FGD tahap yang telah di laksanakan bulan lalu agar tujuan untuk perlindungan bagi pekerja migran yang ada di Provinsi NTB, Jawa Tengah, dan Makassar. di NTB daerah lombok timur tercapai” katanya.
M Syamsul Tarigan menambahkan agar Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Instansi terkait dan LSM/Ormas, dan pemerintah desa dan Pemping desa Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang hadir untuk membuat kesepakatan dalam penyususnan Kebijakan Perencanaan Dan Anggaran Daerah yang dilaksanakan tahap 2 ini, “bebernya
Dalam FGD yang di hadiri oleh, BP3MI Propinsi NTB, Disnakertransmigrasi Propinsi dan Lombok Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Propinsi dan Lombok Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi, Dinas Sosial Propinsi dan Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi dan Lombok Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Propinsi dan Lombok Timur, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Balai Latihan Kerja (BLK) Sawsta, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Ketua SBMI NTB, Direktur ADBMI. Solidaritas Perempuan, Lembaga Sosial Desa (LSD), dan Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif)
Di tempat yang sama Heri Supriyanto (Kasubdit/Koordinator Subdit Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemdagri), dalam sambutanya mengatakan upaya memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Harus mulai dari proses, keberangkatan, bekerja, hingga kembali ke tanah air, agar dapat meningkatkan perlindungan kepada PMI ke arah yang lebih baik.
Heri Supriyanto menambhakan agar pekerja migran dan keluarganya ada perubahan dan perbaikan dengan tujuan terjaminya perlindungan dan kesejahteraan nya, mulai dari sejak proses, (rekrutmen) pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan purna. “tegasnya,
H.Wirawan Ahmad, S.Si., M.T III (Administrasi dan Umum) yang mewakili Sekda Propinsi NTB, dalam sambutanya menyampaikan sangat mengapresiasi FGD yang dilaksanakan oleh UNDP, dalam membantu pemerintah propinsi dalam mengurai persoalan buruh migran, di nusa tenggara barat ini, “katanya pada selasa 2 apil 2024,.
“FGD yang dilaksanakan ini untuk kali ke 2 akan jadikan dasar dalam melakukan penyusuanan kebijakan perencanaan dan anggaran daerah terkait Pekerja Migran di Propinsi Nusa Tenggara Barat,” paparnya.
Sementara H Suroto, S,KM, M,Kes, yang mewakili Bupati Lombok Timur, dalam sambutanya pada hari rabu 3 april 2024. menyampaikan mengajak semua OPD yang mengkuti kegiatan melakukan kegiatan focus grup discussion (FGD) yang di laksanakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan kerjasama SBMI ini agar sama-sama saling mendukung dan kerjasama agar tujuan demi kebaikan di daerha kita khusunya di Lombok Timur. “katanya,
"Harapan kita untuk menjadikan hasil dan rumusan FGD ini untuk menjadikan dasar dalam penyusunan perencanaan kebijakan dalam perlindungan serta pemberdayaan PMI untuk 5 tahun kedepan bagi Lombok Timur,”tutup H, Suroto.
0 Comments