Presentase Pekerja Anak Terbanyak, NTB Urutan ke-9 Dari 34 Provinsi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saat Kunjungan ke Desa Kuta Lombok Tengah

Lombok Tengah - Untuk menindaklanjuti pencanangan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengunjungi Desa Kuta, Kecamatan Pujut Rabo, 22 Januari 2020. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk melihat tindaklanjut pelaksanakan pelatihan bagi aktivis Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pokdarwis Desa Kuta.

Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kades Kuta, Lalu Sungkul menyampaikan dalam menyikapi perlakuan buruk terhaap anak, Pemdes bersama lembaga Gagas Mataram, Perlindungan Anak dan Kekerasan Perempuan telah lakukan kerjasama sejak 2017. Kerjasama tersebut lalu dimantapkan lagi pada 2019 dengan membangun komitmen bersama dengan pengembangan pariwisata yang bebas eksploitasi anak. 

Disamping itu Lalu Sungkul juga menyampaikan bahwa Desa Kuta ini merupakan desa yang dimana menjadi tujuan kunjungan semua orang dan masyarakatnya juga tidak semua asli orang Kuta. Sehingga ini semua menjadi pemikiran Pemdes bersama dengan pihak terkait untuk menjadikannya sebuah acuan. “Ini masih jadi tantangan kita. Demikian juga masih banyak orang tua yang masih menitikberatkan anak sebagai sumber penghasil ekonomi keluarga dengan berprofesi sebagai pedagang asongan, aksesoris, gelang dan lainnya di pinggir Pantai Kuta,” Kata Lalu Sungkul yang juga Camat Pujut tersebut.

Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri dalam sambutannya menyampaikan bahwa adanya pengembangan pariwisata daerah sekarang ini harus menjadi tantangan kita agar tidak terjadi upaya-upaya eksploitasi anak di Loteng. Sebab bagaimanapun ini akan mempengaruhi segala hal ke depannya. Salah satunya yakni banyaknya angka anak yang putus sekolah hingga merosotnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Loteng. 

Pathul juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk beberapa komitmen. "Ada beberapa komitmen kita telah kita upayakan dam sepakati pada saat pencanangan puluhan desa wisata ramah anak, seperti mendorong penyusunan Perdes tentang perlindungan Anak, membuat media KIE perlindungan anak dengan beragam bahasa dalam bentuk sepanduk, poster, stiker, brosur atau media lainnya yang di fasilitasi pemdes" ujar Pathul.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dihadapan para aktivis PATBM, Pokdarwis, serta pemerintah Desa Kuta menjelaskan, kunjungan dirinya ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi serta pelatihan bagi aktivis PATBM dan Pokdarwis di Desa Kuta. Dikatakannya bahwa, pariwisata rentan dengan risiko, salah satunya yakni kerentanan anak-anak di destinasi wisata menjadi korban kejahatan, khususnya kekerasan dan eksploitasi. Sebagai bukti bebernya, sesuai hasil assessment yang dilakukan Kemen PPPA dan ECPAT Indonesia pada 2017 bahwa, di tujuh destinasi wisata ditemukan bahwa praktik serta indikasi kekerasan dan eksploitasi seksual kepada anak kerap terjadi. 

Berdasarkan survey Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2018 menunjukkan jika satu dari lima anak perempuan dan satu dari tiga anak laki-laki mengalami kekerasan fisik. Selain itu, tiga dari lima anak perempuan dan satu dari dua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. Demikian juga satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. 

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dimiliki oleh Kemen PPPA periode Januari hingga Desember 2019, menunjukkan bahwa terdapat 79 anak perempuan dan 21 anak laki-laki menjadi korban trafficking serta 67 anak perempuan 30 anak laki-laki menjadi korban eksploitasi. “Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional 2018, NTB menempati posisi ke-9 dari 34 provinsi dengan presentase pekerja anak terbanyak. Saya tidak tahu Loteng berapa dan ini harus menjadi PR kita bersama,” terang Gusti Ayu.

Ia juga menambahkan bahwa, PPPA terus melakukan terobosan. Salah satunya, pada 2019 lalu kementerian yang ia pimpin telah mencanangkan dua lokasi wisata perdesaan ramah anak bebas eksploitasi sebagai pilot project. Dua desa itu yakni Desa Kuta Loteng dan dan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dengan adanya pilot project tersebut, diharapkan dapat menjadi langkah awal implementasi dan komitmen bersama pemangku kepentingan dalam terwujudnya wisata perdesaan ramah anak bebas eksploitasi di seluruh Indonesia. “ Sehubungan dengan program tersebut mohon kiranya kita serius melindungi anak-anak kita dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pariwisata kita maju, anak-anak kita pun tidak mendapat gangguan tersebut,” pungkasnya.(LNG04)