Gubernur Tandatangani SK Pengangkatan 1.164 Guru Non PNS

Gubernur Tandatangani SK Pengangkatan 1.164 Guru Non PNS

Mataram – Penantian para guru honorer SMA/SMK dan SLB di NTB yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) terjawab. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani SK pengangkatan 1.164 guru non PNS hasil UKG tahun lalu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH mengungkapkan, gubernur telah menandatangani SK pengangkatan 1.164 guru non PNS tersebut. ‘’ Insya Allah minggu ini dibagi. Sudah ditandatangani Pak Gubernur. Petikan (SK) nya kami buat 1.164 guru UKG,’’ sebut Rusman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 28 Oktober 2019.

Ia menjelaskan, penggajian untuk guru non PNS ini diberikan sesuai jam mengajar. Dengan adanya SK pengangkatan tersebut, kata Rusman, maka seribuan guru tersebut dapat ikut program sertifikasi guru.

‘’Selama tak punya (SK) ini, sehingga tak bisa ikut. Dengan adanya SK ini, dia dapat sertifikasi. Makanya kita bersyukur dikeluarkan SK ini,’’ ujarnya. Ia menyebutkan, jumlah guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) untuk jenjang SMA/SMK dan SLB di NTB sebanyak 7.200 orang.

Baca juga:  29 Pelamar Otomatis Lulus SKD, Kemenpan RB Serahkan Formasi CPNS 2019

Soal pelaksanaan UKG tahap berikutnya, mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini belum memastikannya. Pihaknya masih menyiapkan penyerahan petikan SK pengangkatan 1.164 guru non PNS yang merupakan hasil UKG tahun sebelumnya.

Terkait dengan jumlah guru SMA/SMK dan SLB negeri, Rusman menyebutkan Pemprov masih kekurangan 2.000 orang lebih. Tahun ini, Pemprov mendapatkan jatah CPNS formasi guru sebanyak 234 formasi.

Ia mengatakan Pemprov sangat membutuhkan guru produktif. Yakni guru yang ditempatkan di SMK seluruh NTB sesuai jurusan yang ada. Disebutkan, pada 2021 mendatang, sekitar separuh guru produktif yang berada di SMK Negeri akan memasuki usia pensiun.

Disebutkan, guru-guru produktif itu untuk jurusan pariwisata, tata boga, nautika dan lainnya masih sangat kurang. Rusman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan. ‘’Untuk 2021, hampir separuhnya pensiun. Ini menjadi konsentrasi kita,’’ katanya.

Sebenarnya katanya, Pemda berharap kekurangan guru PNS dapat ditanggulangi dengan pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dengan harapan guru honorer atau GTT yang jumlahnya mencapai ribuan orang dapat diprioritaskan.

‘’Kami sudah sampaikan ke Sekjen PGRI. Mudah-mudahan itu skenario terbaik untuk penyelesaian GTT,’’ harapnya.

Untuk menanggulangi kekurangan 2.000 lebih guru PNS jenjang SMA/SMK dan SLB. Rusman mengatakan, pihaknya memberdayakan GTT. Artinya, kegiatan belajar mengajar masih berjalan baik meskipun Pemprov kekurangan 2.000 guru.

‘’Tetapi khusus untuk guru produktif sangat kurang. Tapi kita memaksimalkan yang ada. Ada istilah guru keahlian ganda, bukan guru produktif. Tetapi diberikan pelatihan supaya bisa mengajar. Sementara di SMK dibutuhkan guru produktif sesuai jurusannya,” katanya. (nas)