Mataram-Pemerintah Daerah, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Harus melakukan pengawasan terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang melatih calon pekerja migran. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai standar dan tidak ada praktik penipuan atau eksploitasi terhadap calon pekerja migran.
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat, Usman, S.Pd mengatakan Pentingnya Pengawasan BLK dan LPK, Pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya penipuan, pemerasan, atau pelatihan yang tidak berkualitas yang dapat merugikan calon pekerja migran. Dengan pengawasan, Disnakertrans dapat memastikan bahwa BLK dan LPK memberikan pelatihan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga calon pekerja migran memiliki keterampilan yang dibutuhkan di negara tujuan.
Pengawasan yang baik dapat mendorong BLK dan LPK untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan yang mereka berikan, sehingga menghasilkan tenaga kerja migran yang lebih profesional dan kompeten. Dengan pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah praktik perdagangan manusia (trafficking) yang seringkali terkait dengan penempatan pekerja migran.”Jelas Usman Ahad, 13/7/2025,
Disnakertrans punya tanggung jawab kata dia dalam menyusun standar pelatihan yang jelas dan rinci untuk BLK dan LPK yang menyelenggarakan pelatihan calon pekerja migran. Memberikan izin operasional kepada BLK dan LPK, serta melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan pelatihan.Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak pekerja migran, serta pentingnya memilih BLK dan LPK yang terpercaya.”ujarnya.
“Disnakertrans harus menindak tegas BLK dan LPK yang terbukti melakukan pelanggaran atau praktik-praktik yang merugikan calon pekerja migran.
Memastikan bahwa BLK dan LPK memiliki izin operasional yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Memastikan bahwa BLK dan LPK memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelatihan. memeriksa kurikulumnya, metode pengajaran, dan kualitas tenaga pengajar di BLK dan LPK. memastikan pelatihan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, menyediakan mekanisme yang jelas bagi calon PMI untuk menyampaikan keluhan terkait pelatihan yang mereka ikuti.”tegas Usman
Dengan pengawasan yang baik dari Disnakertrans, diharapkan BLK dan LPK menjadi lembaga yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam mempersiapkan calon PMI yang profesional dan siap bersaing di pasar kerja global, Tidak asal-asalan karena hingga sekarang perusahaan luar negeri dan majikan keluhkan PMI yang datangkan tidak memiliki keahlian sesuai yang mereka harapkan.
0 Comments