Mataram NTB - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengingatkan para guru yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar menjaga netralitas dan tidak berpolitik praktis pada pemilu 2024.
Meski ada keluarga yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg), Aidy mengatakan pada guru ASN untuk tidak menunjukkan keberpihakannya. Guru ASN tetap netral sebagaimana ikrar netralitas ASN yang telah dilakukan di lingkup Pemprov NTB.
Ikrar netralitas ASN yang kemarin, saya akan tindaklanjuti. Saya ingatkan teman-teman guru agar mengikuti aturan untuk menjaga netralitas,” ujar Aidy. Rabu, (6/12).
Lebih lanjut Aidt, untuk guru honorer pihaknya tidak melarang mereka untuk ikut berpolitik praktis pada pemilu 2024. Hal ini dipertegas dalam aturan, jika guru yang berstatus ASN baik PNS dan PPPK yang diminta menjaga netralitas dalam pemilu.
"Yang dilarang di aturan hanya ASN. Tapi guru honorer sebaiknya tidak ikut berpolitik praktis," ungkapnya.
Sekarang ini, jumlah guru ASN dan honorer untuk jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB negeri di NTB sebanyak 21 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 orang lebih merupakan guru honorer.
Pada bagian lain, pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh guru honorer tidak membawa-bawa politik praktis ke lingkungan sekolah.
Menurut Aidy, peran guru honorer saat berpolitik praktis di masyarakat saja. Sementara ketika di sekolah, tidak membawa-bawa politik. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kembali pada guru yang berstatus ASN, agar tetap fokus mengajar dan tidak terafiliasi dengan calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden atau partai politik.
0 Comments