SBMI Lombok Tengah NTB, Minta Disnakertrans Turun Sosialisasi, Tertibkan P3MI Dan LPK Abal-Abal, Jangan Nunggu Ada Korban.?

Lombok Tengah, NTB. – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) kabupaten Lombok Tengah minta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk tertibkan oknum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK), Memasang Papan plank untuk merekrut masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Banyak terjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai PMI asal Lombok tengah ini, Memasang papan plank (spanduk) PT, LPK abal-abal tidak memiliki Ijin, agar di percaya kalau PT dan LPK kantongi Job dan ijin lengkap. Juga mengiming-iming gaji tinggi proses cepat dll. kata Saleh Hambali ketua SBMI Lombok Tengah Kamis,"03/07/2025

Menurut Ketua SBMI Loteng Saleh, Disnaker harus turun dan kerjasama dengan instansi terkait dan ormas/LSM, NGO peduli PMI dan pemerhati pekerja migran dan merumuskan solusi-solusi serta setrategi yang tepat terhadap LPK dan PT Abal-abal ini bersihkan papan plank (spanduk) agar masyarakat tidak terjebak menjadi korban penipuan, ilegal dan jadi Korban Perdangan Orang.”katanya

“Ini merupan langkah tepat yang harus dilakukan oleh dinas terakit agar dapat melakukan pencegahan, mengurangi permasalahan calon PMI selain itu harus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagaimana proses dan prosudur menjadi PMI, PT dan LPK yang syah (berijin) dan memiliki Job, Jangan menunggu masyarakat jadi korban baru berbuat,”Tegas Saleh.

Saleh, menekankan pentingnya sosialisasi yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggandeng pemerintah desa guna,

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan pekerja migran.

2. Mengurangi kasus penipuan agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap kasus penipuan yang sering dialami oleh pekerja migran.

3. Meningkatkan perlindungan pekerja migran dengan memberikan informasi tentang hak-hak dan perlindungan mereka.

Saleh berharap bahwa sosialisasi ini harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua pihak yang terkait, Disnaker dan pemerintah desa mengadakan sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah desa dan Disnaker. Lebih meningkatakan dengan mengembangkan program perlindungan pekerja migran yang lebih efektif.