Sumbawa Barat - Massa kelompok Gerakan Muda Sumbawa Barat (Geram) bersama dengan PT. AMNT melakukan hearing di kantor Camat Maluk Kabupaten Sumbawa Barat.
Pertemuan itu terkait tuntutan kelompok Geram kepada pihak perusahaan agar mengimplementasikan 14 tuntutan massa aksi saat melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu di gate benete.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag Ops Polres Sumbawa Barat AKP Iwan Sugianto, SH, Kapolsek Maluk AKP Sidik Pria Mursita, SH, Kasat Intelkam Polres Sumbawa Barat AKP Made Susila Artana, Danki Brimob IPTU Sulaiman, Camat Maluk Anugerah, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Benete.
Sementara dari pihak kelompok geram hadir, Firman Jawas, Tonyman Alkasim, Yudi Prayudi dan massa aksi kelompok Geram sebanyak 15 orang. Untuk perusahaan hadir manajemen PT. AMNT Dimas Pradyaka Purnama (Manager comunity Development) dan Ahmad Salim (Manajemen PT. AMNT).
Kabag OPS dalam sambutannya berharap agar diskusi ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan serta tidak perlu menggunakan emosi dan seluruh peserta diskusi tidak boleh menonjolkan egonya pada saat diskusi.
Setelah itu, Firman Jawas menuturkan bahwa, saat ini kita sedang berada di pandemi covid-19, sehingga membuat seluruh ekonomi yang berjalan di wilayah KSB menjadi tersendat. Pihaknya, melihat adanya tambang terbesar nomor 2 di wilayah Indonesia. Dimana sejauh ini hanya wacana dan tidak ada interpretasi yang jelas terkait dana CSR.
"Kami melihat kurangnya perhatian pihak perusahaan PT. AMNT kepada masyarakat KSB, kami mendapat informasi bahwa adanya penyerapan karyawan tidak menggunakan satu pintu. Supaya tidak ada gejolak didalam masyarakat, kami hanya menginginkan janji pihak perusahaan untuk segera ditepati," tuturnya kepada media ini, Rabu, (9/6).
Jonny Saputra menyampaikan, putra daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk dapat memajukan wilayah KSB. "Pihak perusahaan tidak menunjukan etikad baik, karena banyak dana bantuan yang dipangkas serta fasilitasnya dikurangi. Begitu juga dana CSR, kami belum mengetahui sampai dimana penerapannya," jelasnya.
Ia juga memaparkan, peraturan Menteri nomor 7 tahun 2020, terkait adanya smelter. Mereka juga meminta perusahaan PT. AMNT tidak tertutup dengan masyarakat. Sementara untuk karantina, massa aksi menginginkan agar pihak perusahaan dapat meninjau ulang terkait jadwal kerja karyawan.
Ia berharap dengan keberadaan tambang ini dapat mensejahterakan masyarakat KSB.
Yudi Prayudi menjelaskan terkait roster kerja karyawan, PT. AMNT yang panjang membuat psikologi karyawan menjadi terganggu, dia juga melihat adanya perebutan hak dasar karyawan. Dia juga mempertanyakan dana bantuan CSR apakah sudah diterapkan atau belum. Sementara itu permen nomor 7 tahun 2020 bahwa pihak perusahaan dapat memaksimalkan tenaga, barang dan jasa lokal.
Ia juga menuturkanmeminta kepada pihak perusahaan PT AMNT untuk dapat menunjukan data terkait jumlah bantuan serta beberapa tuntutan kami.
Ahmad Salim mengatakan, supaya perusahaan ini dapat berjalan, maka kami harus memperketat protokol Kesehatan Covid19, karena mutasi Covid 19 sangat cepat menular. Kami sudah bersurat kepada Dinas Naketrans serta melakukan penelitian terkait Roster 8-2-2.
"Kami sudah identifikasi di setiap hotel yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, kami juga pernah mengontrak hotel yang ada di KSB, tetapi adanya masyarakat sekitar yang menganggap adanya karyawan positif Covid-19 di karantina di hotel sekitar tempat tinggal mereka sehingga menimbulkan gejolak,"tandasnya.
Sementara progres smelter telah mencapai 24 persen. Untuk dana CSR PT. AMNT sebanyak 2,8 juta dolar pertahun. Apabila ingin mengecek data tersebut dapat didiakses melalui pemerintah.
Kesimpulan dalam rapat tersebut, kelompok geram ingin pihak perusahaan bersama pemerintah daerah dapat mencari jalan keluar terkait permasalahan ekonomi yang ada di wilayah KSB. Kelompok geram menginginkan agar dilibatkan dalam penerapan bantuan CSR kepada masyarakat.
0 Comments