Mataram - Permasalahan antara Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) Provinsi NTB dengan Kadispora tampaknya belum usai. Hal ini terkait dengan sikap kadispora yang di anggap pihak pengprov kadispora sangat tidak bijak mengambil sikap dalam permasalahan ini, selain janji pencairan dana yang terus diulur-ulur oleh pihak kadispora yang seharusnya dijanjikan cair bulan maret lalu namun tak kunjung terwujud, pengprov juga mengutarakan kekecewaannya terhadap ucapan-ucapan kadispora di beberapa media dan forum resmi terkait tarik ulur pendaan tersebut yang dinilai menyakit hati para pelatih pengprov cabor.
"Jadi sudah ketok palu sama dewan kita dapat dana itu 5M, setelah itu dari 5M saat itu cuma cair 3M walaupun kemudian bahasa ini yang kita tidak pahami dari Kadispora dan KONI, bahasanya KONI dapat 3M dan tambahan 350jt. Kemudian ada statemen dari bu Kadispora bahwa uang itu sudah dikeluarkan sebesar 4 sekian Milyar. Jadi ada ketimpangan antara dispora dan KONI", ungkap Agus Suharyan selaku pelatih kempo
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pencairan uang ini yang bertele- tele sejak 2019 lalu berlanjut sampai 2020 ini.
"Anak-anak sudah pada lesu semua, kita juga para pelatih sudah drop semua.
Kemudian karna dedikasi atau gimana sama pengurus cabor ini sampai jual mobil dan lain sebagainya untuk dana". Tuturnya
Ia menambahkan setelah bulan juni aktivitas latihan terus di jalankan, dampaknya saat itu adik-adik atlit dan juga pelatih tidak digaji sejak juni 2019. Selain itu peralatan selama dalam proses latihan setahun itu satu alat pun tidak diberikan.
Selain itu pada saat akan berangkat pra PON , mereka berharap bahwa peran koni karna atlit-atlit banyak yang mengikuti pelatda sehingga akan membantu pendanaan, tapi karna dana yg tidak ada dan hanya diberikan rata-rata10juta per cabor dan ada cabor yang bahkan tidak diberikan dana untuk berangkat. "Jujur saja untuk cabor rata2 harus siapkan 200-350 juta untuk berangkat pra pon".tegasnya.
Dijelaskan Agus Suharyan, ia dan teman-teman pengprov cabor berharap agar masalah ini bisa segera terselesaikan dengan mewujudkan janji Kadispora mengenai hak yang belum terbayarkan, dan meminta gubernur NTB ikut serta dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Sepakat apabila gubernur tidak memenuhi tuntutan pengprov secara tuntas, maka Tidak akan ikut pada PON XX /2021 - PAPUA mendatang".tutupnya
0 Comments