Didatangi Aliansi Pembela Pahlawan, 65 Anggota Dewan Menghilang

Kecewa.. Aliansi Pembela Pahlawan Menyatakan Kekecewaan Karena Anggota DPRD Tidak Berada Ditempat

Mataram - Niat baik untuk melaksanakan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Aliansi Pembela Pahlawan berakhir dengan kekecewaan, pasalnya, kedatangan Aliansi tersebut tidak menemukan satupun anggota DPRD yang berada di kantor, rabu (22/1/2020).

"Ini kantor apa kuburan, kok satupun anggota DPRD di kantor sebesar ini, dan ini hari kerja. Bagaimana bisa masyarakat NTB mau menyampaikan aspirasi kalau anggota dewannya tidak ada," kata Ketua Aliansi Pembela Pahlawan, Budi Satriyadi dengan geram.

Ia mengungkapkan bahwa, DPRD Provinsi tidak menghargai niat untuk menyelesaikan masalah nama bandara ini dengan baik, justru DPRD provinsi diduga berat sebelah dalam menangani masalah ini.

"Niat kami audiensi hari ini menyelesaikan permasalah dengan cara baik-baik, tapi tidak ada satupun anggota dewan dari 65 orang yang mewakili masyarakat NTB di kantor ini. Kalau begini caranya, kemana kami mengadu. Kami tidak percaya lagi dengan dewan di sini," ungkapnya.

Ditemui oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi, Aliansi Pembela Pahlawan menyampaikan kekecewaannya terhadap Ketua DPRD Provinsi NTB yang tidak ada di kantor.

"Tidak mungkin semuanya, di waktu yang bersamaan memiliki kegiatan, kami sangat kecewa. Tidak ada negosiasi lagi, aksi kami jumat depan tidak bisa dibendung," tegas Budi.

Pimpinan Pusat Himmah NW, Saipul Fikri yang turut hadir mengungkapkan bahwa, Ketua DPRD Provinsi diduga tidak netral dalam menanggapi permasalah nama bandara ini. "Sembilan kabupaten/kota mendukung perubahan nama bandara ini, hanya satu kabupaten yang tidak mendukung, itupun oknum yang punya kuasa. Jika Isvie memperjuangkan oknum tersebut. Tunggu aksi kami jumat depan," tegasnya.(LNG04)