Paparkan Program Pemprov Dalam Pembukaan Rakor Daerah, Wagub Pertegas Program Revitalisasi Posyandu

Wagub NTB memberikan sambutan sekaligus membuka agenda Rapat Koordinasi Daerah Staff Ahli gubernur

Kabupaten/kota se NTB, Dengan Tema Sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2019. 

Mataram - Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djaliliah memberikan sambutan sekaligus membuka rakor yang diadakan di Hotel Grand Legi Mataram (28/8). 

Dalam sambutannya, wagub menjelaskan terkait MoU yang telah ditandatangani dengan Bupati/Walikota Se-NTB.

"Pemerintah provinsi ntb telah menandatanagani MOU dengan bupati walikota se-NTB untuk meyakinkan hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama terutama didalam oenanggulangan kemiskinan" Jelas Wagub. 

Wagub memaparkan berbagai program yang diusung pemerintahan provinsi, salah satunya revitalisasi posyandu. Menurut Wagub, permasalah kesehatan dan sosial merupakan permasalahan yang terjadi di 10 kabupaten kota di NTB. 

"Kita masih ada PR tentang gizi buruk, stunting, buruh migran ilegal, narkoba, pendewasaan usia perkawinan, dan banyak hal-hal lain yang mana permasalahan-permasalahan itu bukan hanya permasalah kesehatan saja tapibjuga menyangkut permasalahan sosial" Ujar Wagub. 

Posyandu merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulan, disetiap dusun di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. 

"Kalau kita bisa intervensi posyandu maka tentunya program-program yang kita harapkan berhasil itu bisa berjalan dengan baik. Kita mengintervensi posyandu ini dari sisi 

Terkait anggaran program, Wagub menjelaskan bahwa tidak semua anggaran itu harus dibiyai provinsi atau kabupaten. Justru sebagian besar adalah bagaimana kita mampu menggerakkan APBDes. 

"Jadi nanti di setiap desa di seluruh NTB ini APBDes nya itu harus dialokasikan untuk insentif kader, itu sudah berjalan. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan insentif kader itu minimal 150.000. Untuk bisa memaksimalkan fungsi kader ini, sehingga fungsibedukasinya itu berjalan terus. 

Kemudian juga apbdas itu diperuntukkan juga untuk fasilitas posyandu" papar wagub. 

"Kemudian ada pelatihan kader yang harus di anggarkan dari APBDes, yakinkan bahwa kadernya itu terlatih. Sehingga bisa diharapkan akan memberikan edukasi ke masyarakat." Tambahnya. 

Pemerintah Provinsi berharap agar MoU yang tanda tangani dengan bupati walikota se-NTB tersebut berjalan di setiap Kabupaten/Kota. Rakor ini dihadiri oleh para staff ahli gubernur, serta Bupati/Walikota Se-NTB. (LNG04)