Apakah Penggunaan DBH CHT Sudah Optimal untuk Kesejahteraan Petani Tembakau Virginia dan Rajang di Provinsi NTB Tahun 2024?

 

Budidaya tembakau oleh petani di Pulau Lombok telah dilakukan secara turun-temurun, diwariskan oleh nenek moyang mereka. Proses produksi tembakau dimulai dari pembibitan benih, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengeringan, hingga penyimpanan yang masih dilakukan secara tradisional. Dahulu, penanaman tembakau hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi, namun kini telah menjadi komoditas perdagangan yang memiliki tata niaga yang lebih maju. Aktivitas pertanian tembakau, mulai dari produksi, pengolahan hasil, pemasaran, hingga aktivitas lain yang berkaitan, kini dikenal dengan konsep agribisnis.

 

Tembakau kini menjadi salah satu komoditas unggulan di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, yang menjadi pusat budidaya tembakau Virginia dan Rajang. Para pelaku ekonomi yang terlibat dalam agribisnis tembakau Virginia dan Rajang telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Dana ini telah diberikan dalam jumlah yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. DBH CHT merupakan bagian dari transfer dana ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Besaran rincian DBH CHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan berikut adalah pengalokasian dana DBH CHT dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel Rincian Pengalokasian DBH CHT ke Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022-2024 (Satuan dalam Ribuan)

No	Nama	2022	2023	2024	Jumlah
1	Prov. NTB	98,780,735	126,293,736	122,447,546	347,522,017
2	Bima	11,658,725	17,574,481	17,041,802	46,275,008
3	Dompu	6,092,381	18,886,221	18,054,273	43,032,875
4	Lobar	17,278,184	19,518,820	19,464,091	56,261,095
5	Loteng	57,757,461	71,149,670	72,015,101	200,922,232
6	Lotim	62,802,612	78,304,028	78,629,013	219,735,653
7	Sumbawa	11,781,632	18,327,050	17,651,092	47,759,774
8	Mataram	50,678,326	70,858,497	62,741,138	184,277,961
9	Kota Bima	3,513,383	17,542,575	17,008,771	38,064,729
10	KSB	3,308,890	17,555,175	17,029,225	37,893,290
11	KLU	5,616,788	17,591,256	17,096,247	40,304,291
	Total	329,269,117	473,601,509	459,178,299	1,262,048,925

 

Dana DBH CHT dialokasikan ke masing-masing daerah kabupaten/kota dan provinsi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, sehingga daerah tidak dapat melakukan protes terhadap pemerintah provinsi NTB, begitu pula dengan penggunaannya yang telah diatur oleh Menteri Keuangan. Setiap tahun, rincian DBH CHT dapat mengalami revisi, yang berdampak pada besaran penerimaan dan penggunaannya yang dapat berubah, tergantung pada kepentingan pemerintah nasional. Kepala daerah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT, memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah mereka.

Di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), serta sebagai penyedia lapangan pekerjaan di pedesaan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan buruh tani dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian dalam hal anggaran investasi masih tergolong rendah, seperti yang tercermin dari besaran anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pelaku ekonomi di sektor perkebunan dan pertanian seharusnya menjadi fokus pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana DBH CHT.

Kontribusi sektor primer, terutama pertanian, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan tersier di pedesaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Komoditas unggulan Provinsi NTB, salah satunya tembakau, memiliki luas areal tanam terbesar di Kabupaten Lombok Timur dan disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah. Seharusnya, para pelaku ekonomi di sektor pertanian tembakau ini mendapatkan perhatian dan afirmasi dari dana DBH CHT.

Luas areal tanaman tembakau di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 mencapai 12.000 hektar dan diperkirakan akan meningkat menjadi 14.000 hektar pada tahun 2024. Di Kabupaten Lombok Timur, luas areal tembakau pada tahun 2023 mencapai 18.760 hektar, dan diperkirakan akan bertambah luas pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, luas areal tanam tembakau Rajang pada tahun 2024 mencapai 10.780,57 hektar dengan total produksi sekitar 14.851,48 ton, sementara untuk tembakau Virginia Krosok, luas arealnya mencapai 23.731,70 hektar dengan produksi sekitar 45.716,43 ton. Dengan meningkatnya produktivitas dan kualitas tembakau Lombok, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan DBH CHT yang pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan petani tembakau di Lombok.

DBH CHT terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2022, dana DBH CHT untuk Provinsi NTB sebesar Rp 329,27 miliar, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 473,60 miliar, dan pada tahun 2024 sebesar Rp 459,18 miliar. Total dana DBH CHT yang diterima Provinsi NTB dalam kurun waktu 3 tahun mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, seberapa besar dampak dari dana ini terhadap kesejahteraan petani tembakau, yang merupakan produsen utama komoditas ini? Bila melihat keterbatasan sarana irigasi, jalan usaha tani, pengangguran, tingkat kemiskinan, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang belum merata, seharusnya petani tembakau menjadi prioritas dalam penganggaran dana DBH CHT oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Provinsi NTB.

Merujuk pada beberapa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, seperti PMK No. 222/PMK.07/2017 dan PMK No. 215/PMK.07/2021, penggunaan DBH CHT diatur untuk mendanai program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, yang memberikan peluang untuk mendukung pelaku ekonomi di sektor pertanian tembakau Virginia. Program ini juga bertujuan untuk membantu petani yang menghadapi kendala seperti kesulitan permodalan, mahalnya harga dan langkanya pupuk, yang seharusnya bisa diatasi dengan penggunaan dana DBH CHT.

Pada PMK No. 222/PMK.07/2017, Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa program peningkatan kualitas bahan baku tembakau mencakup beberapa kegiatan, antara lain penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) tembakau, penanganan panen dan pasca panen, serta dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki ruang yang luas untuk menjalankan program yang dapat meningkatkan kualitas produksi tembakau, yang akan berdampak pada kesejahteraan petani.

Selain itu, PMK No. 215/PMK.07/2021 Pasal 4 mengatur bahwa dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT, kepala daerah harus membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator untuk pengelolaan DBH CHT, guna memastikan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan DBH CHT di wilayahnya. Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), meliputi kegiatan pelatihan, penanganan panen, penerapan inovasi teknis, serta dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

Pelibatan berbagai stakeholder, seperti Kelompok Tani, penggiat petani tembakau, dan perguruan tinggi, sangat penting dalam tata niaga pertanian tembakau di Pulau Lombok, NTB. Hal ini untuk menjaga kualitas dan daya saing tembakau Lombok, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Tata niaga tembakau di Lombok yang melibatkan petani sebagai produsen, yang memproduksi dan mendistribusikan tembakau kepada konsumen, telah terbukti membantu mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan.

Tantangan selanjutnya adalah penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, mengingat pentingnya ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang sedang dicanangkan secara global. Diharapkan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, dapat memperhatikan hal ini dan berinovasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian.

Oleh Dr. Suparlan, SE., M.Sc.
(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram,
Email: suparlan23@staff.unram.ac.id)