MATARAM, NTB – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Usman, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap praktik perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengatasnamakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), maupun program pemagangan ke luar negeri.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, di wilayah NTB hingga saat ini masih terdapat banyak LPK dan LKP, bahkan lembaga-lembaga baru terus bermunculan dengan menawarkan berbagai program pelatihan, kursus bahasa asing, pemagangan, hingga peluang bekerja ke luar negeri, kata Usman, Senin, 16 November 2026.
Menurut Usman, keberadaan LPK dan LKP pada dasarnya memiliki tujuan positif, yaitu meningkatkan keterampilan, kompetensi, pengetahuan, dan kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja. Namun, persoalan muncul ketika fungsi pelatihan tersebut dicampuradukkan dengan kegiatan perekrutan dan penempatan PMI ke luar negeri.
"Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa dengan mendaftar atau mengikuti pelatihan di sebuah LPK atau LKP, mereka otomatis akan diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Apalagi jika ada lembaga yang memberikan janji keberangkatan, menjanjikan pekerjaan, gaji besar, atau menawarkan program magang ke luar negeri tanpa menjelaskan dasar hukum dan mekanisme yang jelas," tegas Usman.
Ia menjelaskan, LPK merupakan Lembaga Pelatihan Kerja yang bergerak dalam bidang pelatihan keterampilan kerja, sedangkan LKP adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang merupakan satuan pendidikan nonformal untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup kepada masyarakat.
Keduanya memiliki fungsi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, izin menyelenggarakan pelatihan tidak otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
DISNAKER DAN DPMPTSP JANGAN LEPAS TANGAN
Usman secara khusus meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas lembaga pelatihan yang berada di wilayah kewenangannya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengetahui secara jelas lembaga mana yang beroperasi, apa program pelatihannya, bagaimana legalitasnya, siapa pengelolanya, serta apakah terdapat kegiatan perekrutan atau penawaran kerja ke luar negeri di luar kewenangan lembaga tersebut.
Selain Disnaker, Usman juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan proses perizinan usaha berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan bahwa penerbitan izin usaha melalui pemerintah daerah maupun sistem perizinan berusaha bukan berarti memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga untuk melakukan seluruh jenis kegiatan, termasuk merekrut dan menempatkan PMI.
"Jangan sampai sebuah lembaga sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah, kemudian masyarakat menganggap lembaga tersebut otomatis memiliki kewenangan memberangkatkan pekerja ke luar negeri. Ini harus diluruskan. Izin menyelenggarakan pelatihan berbeda dengan kewenangan melakukan penempatan PMI," ungkapnya.
Usman menegaskan, Disnaker dan DPMPTSP harus membangun koordinasi dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan nama pelatihan, kursus, atau pemagangan untuk menawarkan keberangkatan ke luar negeri.
PROGRAM MAGANG KE LUAR NEGERI JANGAN DIJADIKAN KEDOK PEREKRUTAN
Lebih lanjut, Usman menyoroti banyaknya tawaran program magang yang menjanjikan masyarakat dapat berangkat ke luar negeri.
Menurutnya, program pemagangan pada prinsipnya dapat menjadi salah satu sarana peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja. Namun, setiap program harus mempunyai dasar hukum, penyelenggara yang jelas, mitra penerima di negara tujuan, perjanjian pemagangan, kejelasan pembiayaan, serta perlindungan bagi peserta.
Jangan sampai istilah magang hanya digunakan sebagai daya tarik untuk mengumpulkan calon peserta, meminta sejumlah biaya, atau menjanjikan keberangkatan tanpa kepastian program dan perlindungan hukum.
"Kalau memang program magang, jelaskan secara terbuka siapa penyelenggaranya, di mana tempat magangnya, siapa mitra di luar negeri, berapa lama program berlangsung, apa hak dan kewajiban peserta, bagaimana pembiayaannya, dan bagaimana perlindungannya. Jangan hanya menjual janji bisa ke luar negeri," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program pemagangan tidak boleh disamakan begitu saja dengan penempatan pekerja migran. Status, tujuan, mekanisme, dan perlindungan hukumnya harus dijelaskan kepada masyarakat sejak awal.
SBMI NTB MINTA PEMERINTAH MELAKUKAN PENDATAAN DAN EVALUASI
Sebagai organisasi yang bergerak dalam perlindungan dan pendampingan Pekerja Migran Indonesia, SBMI NTB mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Usman meminta beberapa langkah berikut:
1. Disnaker Provinsi NTB dan Disnaker kabupaten/kota melakukan pendataan serta evaluasi terhadap seluruh LPK yang beroperasi di wilayah NTB.
2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kesesuaian perizinan usaha dengan kegiatan nyata yang dijalankan lembaga.
3. Memastikan LKP yang menyelenggarakan pendidikan dan kursus memiliki legalitas serta memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan nonformal.
4. Melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menawarkan program pemagangan ke luar negeri, termasuk kejelasan mitra, perjanjian, biaya, dan perlindungan peserta.
5. Menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ditemukan dugaan perekrutan, penipuan, atau penempatan PMI secara tidak prosedural.
6. Membangun koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), instansi terkait, serta organisasi masyarakat sipil pemerhati PMI.
Usman juga menegaskan bahwa apabila ditemukan dugaan kegiatan perekrutan dan penempatan PMI tanpa kewenangan atau tidak sesuai prosedur, pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MENGACU PADA UU NOMOR 18 TAHUN 2017
Usman mengingatkan bahwa perlindungan PMI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam Pasal 49, undang-undang tersebut mengatur pelaksana penempatan PMI, yaitu Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
Karena itu, lembaga pelatihan tidak dapat serta-merta mengambil alih kewenangan penempatan PMI hanya dengan berbekal izin penyelenggaraan pelatihan.
"Persoalan ini jangan dianggap sepele. NTB merupakan salah satu daerah asal pekerja migran. Banyak masyarakat menggantungkan harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga melalui pekerjaan di luar negeri. Jangan sampai harapan tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menambahkan, SBMI NTB tidak bermaksud menghambat keberadaan LPK maupun LKP. Sebaliknya, lembaga-lembaga tersebut harus didorong untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
Namun, apabila ada lembaga yang menawarkan pekerjaan, menjanjikan penempatan, atau mengatasnamakan program magang untuk memberangkatkan masyarakat ke luar negeri, seluruh proses dan legalitasnya harus diperiksa.
"Jangan tunggu masyarakat menjadi korban baru pemerintah bergerak. Pengawasan harus dilakukan sejak awal. Disnaker dan DPMPTSP harus hadir dan bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Keselamatan, hak, dan masa depan calon pekerja migran Indonesia harus menjadi prioritas," tutup Usman.
0 Comments