MATARAM, NTB – Dugaan praktik perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural dengan modus memanfaatkan aktivitas travel umrah kembali mencuat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedikitnya lima orang warga asal Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah diduga menjadi korban setelah dijanjikan mendapatkan pekerjaan di Arab Saudi.
Berdasarkan informasi awal yang diterima, perekrutan tersebut diduga berkaitan dengan sebuah perusahaan berinisial PT BI yang beralamat di wilayah NTB. Sementara itu, oknum yang diduga terlibat dalam proses perekrutan berinisial AS.
Persoalan ini mulai mendapat perhatian SBMI NTB setelah salah seorang korban berinisial DS mendatangi dan menemui langsung Usman, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat pada. Selasa, 10 November 2026 untuk menyampaikan pengaduan dan menceritakan dugaan persoalan perekrutan yang dialaminya.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah awal bagi SBMI NTB untuk menelusuri kronologi kejadian, mengumpulkan informasi, serta mendalami dugaan adanya praktik perekrutan calon PMI dengan janji pekerjaan di Arab Saudi.
Usman SBMI NTB: Jangan Jadikan Travel Umrah sebagai Kedok Perekrutan PMI!
Usman menegaskan bahwa praktik perekrutan calon pekerja migran dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha travel umrah tidak boleh dibiarkan apabila terbukti melanggar ketentuan hukum.
"Jangan sampai travel umrah dijadikan kedok untuk merekrut calon pekerja migran tanpa prosedur yang benar. Masyarakat yang berharap mendapatkan pekerjaan justru berisiko menjadi korban. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab," tegas Usman.
SBMI Kumpulkan Bukti, Siap Lanjutkan ke Aparat Penegak Hukum
Usman menyampaikan bahwa SBMI NTB saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti, informasi, kronologi, serta keterangan para korban dan saksi untuk memperjelas dugaan praktik perekrutan tersebut.
Setelah bahan dan keterangan dinilai cukup, SBMI NTB berencana membawa persoalan ini kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami sedang mengumpulkan seluruh bukti dan keterangan saksi. Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pengaduan semata. Kami akan melanjutkannya kepada aparat penegak hukum agar dugaan praktik ini diusut secara transparan dan tuntas," tegasnya.
SBMI NTB juga meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), BP3MI NTB, Dinas Tenaga Kerja, serta kepolisian untuk memberikan perhatian dan melakukan penelusuran terhadap dugaan perekrutan tersebut.
Menurut Usman, perlindungan PMI harus dimulai sejak proses perekrutan di daerah asal. Jangan sampai masyarakat diberangkatkan dengan janji pekerjaan ke luar negeri tanpa kepastian legalitas, prosedur penempatan, dan perlindungan hak-haknya.
"Negara harus hadir. Jangan menunggu korban bertambah baru bertindak. Pekerja migran bukan komoditas yang bisa direkrut dan diberangkatkan sesuka hati. Hak, keselamatan, dan masa depan mereka harus dilindungi," tutup Usman.
SBMI NTB menegaskan bahwa setiap proses perekrutan dan penempatan PMI wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai hukum.
Catatan Redaksi: Identitas korban ditulis menggunakan inisial DS untuk melindungi privasi. Identitas perusahaan dan pihak yang disebutkan juga menggunakan inisial demi kepentingan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah. Dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
0 Comments