LOMBOK TIMUR, NTB, 9 November 2026 – Sejumlah aktivis asal Kecamatan Sakra Timur meminta Bupati Lombok Timur bersama Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kualitas pelayanan Puskesmas Sakra Timur yang telah di resmikan pada awal bulan September 2026 lalu dan Puskesmas Lepak.
Desakan tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut mereka, keberadaan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya ditunjang bangunan dan kelengkapan administrasi, tetapi harus dibarengi pelayanan yang ramah, profesional, humanis, serta terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Tiga tokoh yang menyuarakan perhatian tersebut di antaranya Usman, aktivis buruh dan pendidikan; Dr. Suparlan, akademisi sekaligus dosen di salah satu universitas di NTB; serta Sarjan Andesbaya, aktivis ekonomi asal Surabaya, Kecamatan Sakra Timur.
Ketiganya juga merupakan bagian dari perjuangan masyarakat melalui Forum Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat (FPM2) Sakra Timur dalam memperjuangkan berdirinya Puskesmas Sakra Timur.
DR. SUPARLAN: EVALUASI JANGAN HANYA BERORIENTASI PADA ADMINISTRASI
Dr. Suparlan menegaskan bahwa Bupati melalui Dinas Kesehatan perlu mengevaluasi kualitas pelayanan dan kepemimpinan di lingkungan Puskesmas Sakra Timur maupun Puskesmas Lepak.
Menurutnya, keberhasilan fasilitas kesehatan tidak hanya diukur dari bangunan dan administrasi, tetapi juga dari kualitas komunikasi, sikap tenaga kesehatan, serta kemampuan pimpinan menciptakan lingkungan pelayanan yang profesional dan humanis.
SARJAN ANDESBAYA: PLT HARUS DIEVALUASI, JIKA TIDAK MAMPU PERLU DIGANTI
Sementara itu, Sarjan Andesbaya meminta agar kinerja PLT Kepala Puskesmas Sakra Timur dan Puskesmas Lepak menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bersangkutan belum mampu membangun pelayanan yang baik, merangkul masyarakat, serta menjalankan manajemen secara profesional, maka Bupati perlu mempertimbangkan pergantian PLT sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan figur putra-putri daerah yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan manajerial untuk memimpin fasilitas kesehatan.
USMAN: JANGAN SAMPAI PERJUANGAN MASYARAKAT TIDAK SEBANDING DENGAN KUALITAS PELAYANAN
Usman menegaskan bahwa berdirinya Puskesmas Sakra Timur merupakan bagian dari harapan dan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih dekat dan berkualitas.
Karena itu, pemerintah harus memastikan fasilitas tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, jabatan pimpinan Puskesmas merupakan amanah, bukan sekadar posisi struktural. Seorang pimpinan harus mudah berkomunikasi, rendah hati, terbuka terhadap kritik, serta mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan.
Ia juga meminta agar Puskesmas Lepak mendapatkan perhatian dan evaluasi yang sama, sehingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara merata.
EMPAT TUNTUTAN AKTIVIS KEPADA BUPATI LOMBOK TIMUR
Ketiga aktivis tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret:
1. Segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan kualitas pelayanan Puskesmas Sakra Timur dan Puskesmas Lepak.
2. Mengevaluasi kinerja PLT Kepala Puskesmas, terutama dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan pelayanan masyarakat.
3. Membuka ruang pengaduan dan menerima kritik serta masukan masyarakat secara transparan.
4. Apabila hasil evaluasi menunjukkan pimpinan tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, Bupati diminta mempertimbangkan pergantian PLT sesuai aturan dan kebutuhan pelayanan.
PELAYANAN KESEHATAN ADALAH HAK MASYARAKAT, BUKAN SEKADAR KEWAJIBAN ADMINISTRASI
Ketiganya menegaskan bahwa desakan evaluasi tersebut bukan serangan terhadap individu maupun institusi tertentu, melainkan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pelayanan publik.
Mereka berharap Bupati Lombok Timur tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Puskesmas harus menjadi tempat masyarakat mendapatkan pertolongan dan pelayanan dengan nyaman, bukan tempat masyarakat merasa takut menyampaikan keluhan.
Jangan sampai pemerintah membangun gedung kesehatan dengan anggaran besar, tetapi melupakan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang ramah dan kepemimpinan yang humanis.
Pada akhirnya, yang diperjuangkan bukan siapa yang harus menduduki jabatan, melainkan siapa yang benar-benar mampu menjalankan amanah dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang berkualitas, bukan sekadar pergantian nama dan jabatan.
0 Comments