MATARAM, NTB, 10 November 2026 – Perjuangan panjang para pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, kesetaraan hak, dan kesejahteraan yang layak kembali menjadi perhatian. Harapan besar kini tertuju pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masa depan guru PAUD di seluruh Indonesia.
Usman, Ketua HIMPAUDI Kabupaten Lombok Timur sekaligus Sekretaris HIMPAUDI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang juga dikenal sebagai aktivis buruh migran, menyampaikan harapannya agar perjuangan panjang para pendidik PAUD mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR RI.
Menurut Usman, tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting bagi guru PAUD untuk memperoleh perhatian, pengakuan, serta perlakuan yang setara sebagaimana semangat kesetaraan yang mulai diakomodasi dalam rancangan RUU Sisdiknas.
"Sudah 22 tahun kami berjalan memperjuangkan nasib dan masa depan guru PAUD. Ini bukan perjuangan sehari dua hari, melainkan perjalanan panjang untuk mendapatkan keadilan, pengakuan profesi, perlindungan, serta kesejahteraan yang layak. Kami berharap perjuangan ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan negara," ungkap Usman.
Ia menegaskan bahwa guru PAUD merupakan bagian penting dalam membangun fondasi pendidikan generasi bangsa. Mereka berada di garis terdepan dalam mendidik, membimbing, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai dasar kepada anak sejak usia dini.
Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan perhatian dan kesejahteraan antara pendidik PAUD dengan kelompok pendidik lainnya. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara serius dan berkeadilan.
Puluhan ribuan guru PAUD di NTB menunggu statusnya, secara keseluruhan ratusan ribu orang guru PAUD se Indonesia menunggu dan terus berdo'a agar RUU Sisdiknas disyahkan dan membuka peluang seluruh guru mendapat keadilan yang sama terkait kesejahteraan nya,
Jangan Ada Lagi Perbedaan Perlakuan terhadap Guru PAUD
Usman berharap pemerintah tidak lagi membedakan perhatian terhadap pendidik PAUD berdasarkan status lembaga formal maupun nonformal.
Guru Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), maupun satuan pendidikan PAUD lainnya harus mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, seluruh pendidik PAUD memiliki tanggung jawab besar dalam membangun masa depan anak bangsa. Karena itu, sudah sepatutnya negara memberikan perhatian yang adil terhadap pengabdian mereka.
"Jangan sampai guru PAUD hanya dibutuhkan ketika negara berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia, tetapi ketika berbicara tentang kesejahteraan, pengakuan, dan perlindungan profesi justru masih ada yang tertinggal. Keadilan harus dirasakan oleh seluruh pendidik PAUD," tegasnya.
RUU Sisdiknas Harus Menjadi Jawaban atas Perjuangan Panjang Guru PAUD
Usman juga memberikan perhatian terhadap perkembangan RUU Sisdiknas sebagaimana diberitakan Kompas.id melalui tulisan mengenai masa depan guru.
Menurutnya, semangat pembaruan regulasi pendidikan nasional harus benar-benar memberikan ruang bagi seluruh pendidik, termasuk guru PAUD yang selama puluhan tahun memperjuangkan kesetaraan.
Ia berharap pembahasan RUU Sisdiknas tidak hanya berorientasi pada penataan sistem pendidikan, tetapi juga menghadirkan kepastian masa depan bagi para pendidik.
"Kami berharap tahun 2027 di pemerintahan Presiden Prabowo menjadi tahun yang membawa perubahan bagi guru PAUD. Jangan sampai perjuangan 22 tahun ini kembali hanya menjadi catatan sejarah tanpa hasil nyata. Kami ingin ada keadilan, pengakuan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh guru PAUD," tambahnya.
Lebih jauh, Usman meminta pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk tidak menutup mata terhadap kondisi pendidik PAUD di berbagai pelosok Indonesia.
Ia menilai, kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan pemberian bantuan atau penghargaan, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi dan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan bagi para pendidik.
22 Tahun Mengabdi, 22 Tahun Memperjuangkan Keadilan.
Bagi Usman, perjuangan guru PAUD bukan semata-mata tentang kepentingan organisasi, jabatan, ataupun kelompok tertentu. Lebih dari itu, perjuangan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan para pendidik yang telah mengabdikan hidupnya dalam membangun generasi bangsa mendapatkan hak dan penghormatan yang semestinya.
"Negara tidak boleh melupakan orang-orang yang selama ini ikut membangun pendidikan dari tingkat paling dasar. Guru PAUD adalah bagian dari masa depan bangsa. Jika kita ingin melahirkan generasi Indonesia yang berkualitas, maka kesejahteraan dan masa depan pendidiknya juga harus diperhatikan,
Harapan kami sederhana: jangan biarkan guru PAUD terus menunggu keadilan. Sudah 22 tahun berjuang, saatnya negara hadir memberikan kepastian masa depan."tutup Usman.
0 Comments