LOMBOK TIMUR — Pemerhati komoditas tembakau, Sarjan Andesbaya, menilai pemerintah daerah sebaiknya tidak terlalu cepat memberikan janji mengenai harga tembakau kepada petani sebelum melihat secara menyeluruh kondisi industri dari hulu hingga hilir.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarjan menanggapi sikap Bupati Lombok Timur yang menyatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan harga tembakau tetap menguntungkan petani.
Menurut Sarjan, persoalan harga tembakau tidak bisa hanya dilihat dari sisi petani sebagai produsen. Pemerintah juga perlu membaca kondisi perusahaan, kapasitas serapan industri, stok tembakau tahun sebelumnya, kebutuhan bahan baku, kualitas produksi, hingga perkembangan industri rokok secara nasional.
«“Jangan terlalu cepat menjanjikan harga kepada petani sebelum data dan kondisi pasar benar-benar dibaca. Persoalan tembakau ini bukan hanya soal berapa harga yang kita inginkan, tetapi juga soal berapa kemampuan industri menyerap produksi petani,” ujar Sarjan.»
Sarjan menilai penting bagi pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu mengenai luas tanam, estimasi produksi, kualitas tembakau, stok yang masih tersisa, kapasitas serapan perusahaan dan proyeksi kebutuhan industri sebelum berbicara mengenai kepastian harga.
Apalagi, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan harga tembakau sangat dipengaruhi kualitas daun dan kondisi pasar. Pada 2025, misalnya, terdapat pemberitaan mengenai perusahaan yang belum menetapkan harga pembelian tembakau ketika sebagian petani mulai memasuki masa panen.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur sendiri menyebut luas areal tembakau pada 2025 mencapai sekitar 25 ribu hektare dengan produktivitas Virginia sekitar 2 ton per hektare dan tembakau rajang sekitar 1–1,5 ton per hektare. Pemerintah juga tengah mendorong hilirisasi agar Lombok Timur tidak hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri di luar daerah.
“Kalau pemerintah ingin menjamin kesejahteraan petani, yang harus dibangun bukan sekadar janji harga. Yang harus dibangun adalah sistem tata niaga yang sehat, kepastian serapan, transparansi grading, perlindungan terhadap petani, serta penguatan industri hilir,” tegas Sarjan.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi di lapangan tidak selalu sama. Cuaca, produktivitas, kualitas daun, biaya produksi dan daya serap industri dapat berubah setiap musim. Pada Mei 2026, misalnya, sejumlah petani di Lombok Timur menghadapi ancaman gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu.
Karena itu, Sarjan meminta pemerintah duduk bersama petani, perusahaan pembeli, asosiasi petani, akademisi dan pelaku industri untuk menyusun data bersama mengenai proyeksi produksi dan kebutuhan serapan sebelum menetapkan ekspektasi harga.
“Petani jangan hanya diberi harapan harga tinggi. Petani membutuhkan kepastian pasar. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika harga jatuh, tetapi sejak petani menentukan luas tanam sampai tembakau selesai dipasarkan,” pungkasnya.
Menurut Sarjan, keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui kebijakan yang realistis dan berbasis data, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi harga di tingkat petani dengan kemampuan pasar dan industri menyerap hasil produksi.
0 Comments