Mataram Kamis,4 Juni 2026, – Pertemuan silaturahim antara pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTB membuahkan langkah konkret dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik pendidik PAUD di seluruh Nusa Tenggara Barat.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 4 Juni 2026 pagi, Sekretaris HIMPAUDI NTB, Usman, bersama jajaran pengurus HIMPAUDI NTB melakukan audiensi dengan Kepala BGTK NTB, Dr. Wirman Kasmayadi, S.Pd., M.Si., guna membahas Program Pelatihan Mendalam (PM) melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan program bantuan pendidikan S1 bagi pendidik PAUD.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada pukul 16.00 WITA langsung disepakati pelaksanaan Zoom Meeting pada Kamis, 4 Juni 2026, yang diikuti oleh seluruh pengurus HIMPAUDI kabupaten/kota se-NTB dan perwakilan pendidik PAUD dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan penjelasan langsung mengenai program peningkatan kompetensi dan bantuan kualifikasi akademik S1 bagi pendidik PAUD.
Kepala BGTK NTB, Dr. Wirman Kasmayadi, S.Pd., M.Si., menyambut baik langkah cepat yang dilakukan HIMPAUDI NTB dalam menyebarluaskan informasi kepada para pendidik PAUD.
"Kami menyambut baik silaturahim dan kerja sama yang dibangun bersama HIMPAUDI NTB. BGTK NTB berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi guru melalui Program Pelatihan Mendalam berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG) serta mendukung percepatan peningkatan kualifikasi akademik melalui program bantuan pendidikan S1 yang telah disiapkan pemerintah," ujar Dr. Wirman Kasmayadi.
Menurutnya, kolaborasi antara BGTK NTB dan HIMPAUDI NTB sangat penting agar informasi program pemerintah dapat diterima secara luas oleh para pendidik PAUD di seluruh wilayah NTB.
"Kami berharap seluruh pendidik PAUD yang memenuhi persyaratan segera mendaftar dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Jangan sampai kesempatan yang sangat baik ini terlewatkan. Karena itu kami mengapresiasi langkah HIMPAUDI NTB yang bergerak cepat mengoordinasikan pengurus kabupaten/kota dan para pendidik untuk mendapatkan informasi secara langsung," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris HIMPAUDI NTB, Usman, mengatakan bahwa langkah cepat tersebut dilakukan karena masih banyak pendidik PAUD yang belum memperoleh informasi mengenai program bantuan pendidikan S1 dari pemerintah. Padahal kesempatan yang diberikan pemerintah sangat besar dan terbuka bagi pendidik PAUD formal maupun nonformal.
"Hasil silaturahim bersama BGTK NTB langsung kami tindak lanjuti dengan pertemuan Zoom karena waktu pendaftaran sangat terbatas. Kami tidak ingin pendidik PAUD di NTB kehilangan kesempatan hanya karena kurang mendapatkan informasi," ujar Usman.
Menurutnya, hingga saat ini baru sekitar 144 pendidik PAUD di NTB yang terdata mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik tersebut. Padahal masih terdapat ribuan pendidik PAUD yang bertugas di Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), dan layanan PAUD lainnya yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 dan berpotensi memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah.
Usman menilai minimnya sosialisasi di sejumlah daerah menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah pendaftar. Karena itu HIMPAUDI NTB mengambil langkah cepat dengan mengundang seluruh pengurus HIMPAUDI kabupaten/kota dan perwakilan pendidik PAUD agar memperoleh informasi langsung dari BGTK NTB.
Program bantuan kualifikasi akademik ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF). Pemerintah terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik pendidik melalui bantuan pendidikan bagi guru dan pendidik PAUD maupun pendidikan nonformal.
Direktur Guru PAUD dan PNF, Suparto, telah menyampaikan pada tahun 2026 di Tangerang Banten 12/2/2026 lalu, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan pendidikan kepada 151.000 pendidik untuk menempuh pendidikan S1 atau D4. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk menuntaskan masih banyaknya guru dan pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal sebagaimana amanat regulasi nasional.
Data Kementerian menunjukkan bahwa hingga 12 Februari 2026 jumlah pendaftar program secara nasional telah mencapai sekitar 38.000 orang, sementara masih terdapat sekitar 9.000 data yang belum diverifikasi dan ribuan peserta masih harus melakukan perbaikan data.
Program ini menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memungkinkan pengalaman kerja dan pelatihan yang dimiliki pendidik diakui sebagai bagian dari proses pendidikan tinggi sehingga masa studi dapat ditempuh lebih cepat.
Usman menjelaskan bahwa program tahun 2026 menjadi kabar baik bagi dunia PAUD karena tidak hanya diperuntukkan bagi guru TK formal, tetapi juga telah diperluas untuk menjangkau pendidik PAUD nonformal. Program ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik yang bertugas di TK, KB, SPS, TPA, dan satuan PAUD lainnya sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
"Kami berharap seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota, organisasi profesi, dan lembaga mitra pendidikan ikut membantu menyosialisasikan program ini. Jangan sampai kuota besar yang telah disiapkan pemerintah tidak terserap oleh pendidik PAUD NTB hanya karena kurang informasi," tegasnya.
Melalui kolaborasi antara HIMPAUDI NTB dan BGTK NTB, diharapkan semakin banyak pendidik PAUD formal maupun nonformal yang dapat memanfaatkan program bantuan pendidikan S1 dan program peningkatan kompetensi lainnya demi meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini di Nusa Tenggara Barat.
Usman juga mengingatkan bahwa batas akhir pendaftaran program bantuan pendidikan tersebut adalah 8 Juni 2026, sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas.
"Ini kesempatan emas bagi pendidik PAUD. Kami mengajak seluruh guru dan pendidik PAUD yang bertugas di TK, KB, SPS, TPA, dan satuan PAUD lainnya yang belum berkualifikasi S1 agar segera mendaftar dan memanfaatkan peluang besar ini. Jangan sampai bantuan pendidikan yang telah disediakan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan hanya karena kurangnya informasi. HIMPAUDI NTB bersama BGTK NTB berkomitmen memastikan informasi ini sampai kepada seluruh pendidik PAUD di Nusa Tenggara Barat," pungkasnya.
0 Comments