FPM2 Sakti Desak Pemda Segera Resmikan PKM Sakra Timur Dan Minta Pegawai/Nakes Orang Setempat?

Selong kamis Pebruari 2026, Forum Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat (FPM2) Sakra Timur mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur untuk segera lunching dan mengoperasikan Puskesmas Sakra Timur. Mereka menekankan bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan di daerah tersebut sangat mendesak, terutama dengan jumlah penduduk yang mencapai 56.063 jiwa,

Hadir dalam hearing di kantor DPRD Lombok Timur diantaranya Dinas Kesehatan, BKSDM, BKAD, Bappeda, LHK, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur dan Kabag Hukum. Dalam hearing tersebut, FPM2 Sakra Timur menekankan pentingnya Puskesmas Sakra Timur untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan meminta segeera menyelesaikan administrasi, Pergub, perijina nya dan lainya dan beroprasi.

Usman, pembina FPM2 Sakra Timur, juga selaku Ketua SBMI NTB, dan Ketua HIMPAUDI Lombok Timur menegaskan bahwa Puskesmas Lepak yang ada saat ini tidak mampu menampung untuk memberikan pelayanan maksimal karena kecil dan sempit serta pelayanan kurang baik.”katanya

Usman menambahkan mendesak Kepala Dinas Kesehatan dan BKAD harus sampaikan secara terbuka kepada masyarakat Sakra Timur  terutama bagi masyarakat Desa Gelanggang untuk mengetahui trrkait pergantian tanah pembangunan Puskesmas Sakra Timur” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang ramah, mengutamakan warga lokal, dan memastikan kenyamanan masyarakat.

Usman minta agar menempatkan tenaga perawat (Nakes) dan lainya harus utamakan orang setempat yaitu sakra timur agar sama-sama menjaga dan merawat masyarakat di PKM Sakra Timur,”pintanya

Eks Ketua FPM2, Muhammad Hamzani dan selaku Ketua LMND Lombok Timur minta Puskesmas Sakra Timur memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia berharap Puskesmas tersebut dapat beroperasi penuh pada tahun 2026 dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sementara Mahsar, Pembina FPM2 juga selaku ketua Pemuda NWDI Lombok Timur dengan tegas meminta kepala dinas kesehatan agar memberikan data yang akurat terkait anggaran pembebasan lahan, pembangunan PKM Sakra Timur, dan alkesnya,

“ia menambahkan agar sebelum PKM tersebut beroprasi agar permasalahan pembebasan lahan atau tukar gulir di selesaikan lebih dulu, “katanya

Yustia Mukmin, SH, (Yuza) Pembina FPM2 juga selaku ketua LBH Pradin Lombok Timur sepakat dengan apa yang di sampiakn oleh rekan-rekan FPM2 Sakra Timur agar tidak ada permsalahan di kemudian hari harus semua yang belum selesai agar di selesaikan,”katanya

Yuza, Mendesak Kadis kesehatan agar rencanya untuk lunching PKM sakra Timur pada bulan april dapat di majukan di bulan pebruari ini, kan draf pergub sudah masuk di ruangan skretaris daerah (sekda) seperti yang di sampaikan oleh Kadis  kesehatan dan Kepala DPMPTSP,

H. L. Aries Fahrozi, M.Kep, menyampaikan bahwa seluruh dokumen persyaratan perizinan operasional telah disiapkan secara lengkap. Dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam pengajuan izin operasional Puskesmas Sakra Timur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menambahkan draf Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Ia menyebutkan bahwa draf SOTK sudah tersedia dan saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) SOTK sebagai dasar legal operasional kelembagaan.

Terkait sumber daya manusia, Aries Fahrozi menjelaskan bahwa sekitar 40 persen tenaga kesehatan untuk Puskesmas Sakra Timur akan diambil dari Puskesmas Lepak. Langkah ini dilakukan sebagai solusi percepatan sambil menunggu pemenuhan tenaga kesehatan secara bertahap sesuai kebutuhan layanan. 

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur Drs H. Muhammad Holdi. MM  menekankan bahwa persoalan lahan untuk Puskesmas Sakra Timur harus segera diselesaikan dan Puskesmas tersebut dapat segera beroperasi. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbub) PKM,”tegasnya

Dengan beroperasinya Puskesmas Sakra Timur, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Timur, terutama melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Komisi II DPRD Lombok Timur berkomitmen untuk memantau dan mendorong pemerintah daerah agar Puskesmas Sakra Timur dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.”ujarnya