SBMI NTB, KSPN NTB Apresiasi Bupati Lotim, Langkah Cepat Panggil Perusahaan, Dan Tutup Perusahaan Ilegal Juga Minta Pemprov Bersama Polda NTB Bentuk Tim Pengawasan

 

Lombok Timur NTB-Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPW SBMI NTB), Usman, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) NTB, L. Iswan Muliadi,  memberikan Apresiasi kepada Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, “atas langkah cepat memanggil semua perusahaan, Minta Harga jual hasil produksi tembakau Virginia para petani tahun 2025 ini di sekitaran Rp50 ribu per kilogram, sama seperti tahun lalu, Perusahaan tidak rugikan petani,

Ketua DPW NTB, Usman men yampaikan Kami bersama KSPN NTB,  juga mendukung kebijakan Bupati untuk menutup perusahaan tidak berijin (Illegal) dan akan membentuk tim pengawasan guna memantau kegiatan semua perusahaan untuk melindungi hak-hak petani, mengatasi masalah perusahaan illegal dan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pro-rakyat dan transparan menuju SMART.“kata Usman Kamis 28 Agustus 2025.

Usman Berharap kepada Bupati agar minta semua perusahaan agar segera menetapkan atau mempertahankan harga rata-rata pembelian tembakau dan menyerap seluruh hasil produksi petani.

Sementara L. Iswan Muliadi, ketua DPW KSPN  NTB, mengatakan Jika pemerintah dalam hal ini gubernur / bupati,  dinas perdagangan, dinas pertanian bea cukai dan kepolisian tidak bertindak untuk menertibkan pembelian tembakau liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya berpikir keuntungan pribadi tanpa mau berkontribusi ke Pemprov/pemkab, kami KSPN dan SBMI akan mengajak elemen-elemen masyarakat dan petani untuk melakukan sweeping ke lokasi pembelian tembakau yg dilakukan secara liar, “Katany

Itu jelas sangat merugikan Sambung Muliadi, khususnya pemerintah provinsi dan pemkab serta gudang-gudang besar yg pada praktiknya telah bermitra dgn petani tembakau jangan ada lagi asumis yang berkembang, perusahaan besar dibuat jadi bak sampah oleh oknum-oknum tersebut,”tegas Muliadi

Kami juga meminta khususnya kepada Polda NTB dinas perhubungan, Syahbandar lembar, bea cukai  beserta kami  untuk membuat posko, untuk memantau pergerakan pengiriman tembakau lombok ke luar pulau lombok.

Hal ini penting untuk meminimalkan dan menghentikan praktik oknum-oknum yg mau menghindari dari kewajiban pajak tembakau.”ujar Muliadi

karena kami liat,  setiap tahun terlalu besar pemprov NTB kecolongan sumber PAD dari pajak tembakau yang dikirim oleh oknum-oknum pembelian yg dilakukan secara liar tersebut .