Usman, Ketua SBMI NTB Sebut Disnakertrans Lotim Tidur Panjang dan Minta Pemda Bangunkan. Roma. Ketua ADBMI Minimnya Perhatian Pemda.?

Selong-Baru-baru ini santer di bicarakan oleh public terkait penanganan kasus pekerja migran Indonesia yang dilayangkan ADBMI Foundation ke Damkarmat Lombok Timur menyita perhatian.

Banyak para pemerhati PMI mendukung langkah yang diambil oleh ADBMI Foundation. Salah satunya Usman, ketua serikat buruh migran Indonesia (SBMI) provinsi Nusa Tenggara Barat.

Usman menilai langkah yang dilakukan ADBMI membawa kasus PMI ke dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Lombok Timur di pandang sangat tepat. Pasalnya, Disnakertrans hari ini "tidur panjang".

"Maklum Disnakertrans masih tidur. Toh juga kalau ndak selesai, mereka kirim ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Mataram," pungkas Usman ketua SBMI NTB.

Lebih lanjut, ketua SBMI juga menyebut bahwa ia sudah 2 tahun tidak membawa kasus PMI ke dinas tenaga kerja Lombok Timur.

"Kami bukan enggan (bawa kasus) ke Disnaker, namun tidak bisa terselesaikan di sana," cetus Usman.

Usman minta agar pemerintah daerah memberikan atensi lebih terhadap dinas tenaga kerja Lombok Timur, agar terbangun dari tidurnya selama ini, harus ada tenaga yang faham di samping itu, Disnakertrans Lombok Timur masih minim perhatian dari Pemda Lombok Timur.

Diketahui bahwa anggaran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 berjumlah 2,8 miliar. Atau 0,01% dari 100% APBD Lombok Timur sangat kecil bagaimana  bisa mengatasi semua permasalahan yang di hadapi oleh PMI dan Keluarganya,

“Harapan seluruh masyarakat sangat besar terhadap disnaker dalam menjalankan fungsinya sesuai dalam Undang-undang no 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI, Uu ketenagakerjaan, juga Lombok timur sudah ada Perda dan Perbub pemberdayaan perlindungan PMI,

Kewajiban Disnaker melakukan pengawasan ketat terhadap P3MI dalam merekrut dan pengiriman PMI juga wajib melakukan pengawasan dan harus tegas terhadap LPK yang masih beroprasi rekrut masyarakat dan iming-iming bisa mengirim PMI ke luar negeri padahal hanya melaksanakan kursus Bahasa, jangan biarkan masyarakat jadi korban, ‘tegas usman

Di tempat yang berbeda, Roma Hidayat selaku ketua ADBMI Foundation menyikapi kritis hal tersebut. Pasalnya, Lombok Timur sebagai pengirim PMI terbesar di NTB, namun masyarakatnya masih jauh dari kata sejahtera.

Roma bahkan menyebut minimnya anggaran ke Disnaker yang sebesar 2,8 miliar dari pemerintah Lombok Timur cukup untuk beli kerupuk program makan bergizi gratis.

"Coba ditingkatkan juga anggaran untuk dinas tenaga kerja. Karena anggaran ke Disnaker itu cukup buat beli kerupuk,"terang Roma Hidayat.

Sebagai pemerhati PMI, ketua ADBMI tersebut bahkan sudah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan situasi PMI hari ini.

"Sudah nyaris kehabisan kata untuk mendeskripsikan kebebalan ini."

"Disini kita akan uji pemerintahan. Ini, betulan smart atau smart kW," terang Roma.