Lombok Timur-Rencana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melebur Dinas Pemberdayaan perlindungan Perempuan dan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ke Dinas Sosial jadi perbicangan publik,
Usman, S.Pd, Aktifis
Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat mendukung langkah gubernur melebur Dinas
Pemberdayaan perlindungan Perempuan dan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)’
Pemberdayaan,
perlindungan perempuan dan Anak (P3A) ke Dinas Sosial sementara keluarga
berencana (KB) ke Dinas kesehatan kata Usman,“Ahad,13 April 2025.
Menurut Usman
terkait isu anak dan perempuan dalam perlindungannya tidak boleh selesai diidentifikasi, tidak bisa selesai hanya sebatas
diskusi, harus mengintervensi upaya perlindungan anak dan perempuan. Otoritas
yang memiliki perangkat untuk melakukan intervensi pada Dinas Sosial.
Selama ini
permasalahan perempuan dan anak seringkali hanya berhenti pada tahap diskusi
dan identifikasi tanpa tindak lanjut yang konkret. agar lebih aplikatif melalui
dinas yang memiliki instrumen pelaksana menjadi sangat penting.”tegas Usman
Karena pengalaman
kami saat mendampingi eks korban eksploitasi, korban pelecehan korban penyiksaan
dan sakit, buruh migran perempuan dan di bawah umur kita mutar-mutar ke DP3AKB, jika sakit ke Dinas Kesehatan dan
akan rehabilitasi ke dinas sosial,, agar tidak lagi seperti itu sangat bagus di
gabung saja ke dinas sosial dan ke dinas kesehatan,”ungkapnya.
"Sebagai
aktivis buruh migran, Usman sangat mendukung langkah Gubernur melebur DP3AKB ke
dinas sosial dan dinas kesehatan. Langkah ini akan membuat peran perlindungan
perempuan dan anak agar lebih terarah dan fokus.
Dengan penggabungan
ini, pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat lebih efektif dan efisien.
langkah ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama perempuan dan
anak-anak yang rentan.”beber usman
Usman berharap
langkah ini diikuti dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi dinas
sosial untuk menjalankan peran perlindungan perempuan dan anak dengan lebih
baik."
Dengan pemisahan
tugas seperti itu, akan fokus dapat lebih jelas:
-Dinas Sosial
fokus pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, seperti penanganan
kasus kekerasan, dukungan bagi perempuan dan anak korban, serta program
pemberdayaan ekonomi perempuan.
-Dinas
Kesehatan fokus pada program Keluarga Berencana (KB), seperti penyediaan
layanan kesehatan reproduksi, konseling KB, dan distribusi alat kontrasepsi.
Dengan gabungnya
ke dinas ini akan dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugasnya,
sehingga tujuan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kesehatan
reproduksi dapat tercapai dengan lebih baik.
Program
Keluarga Berencana (KB) di Dinas Kesehatan sangat relevan dan sejalan dengan
tujuan kesehatan masyarakat. KB dapat membantu, Meningkatkan kesehatan ibu dan
anak, Mengurangi angka kematian ibu dan bayi, Meningkatkan kualitas hidup
keluarga dan Mengoptimalkan jarak kelahiran yang sehat.
Dengan adanya
program KB di Dinas Kesehatan, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih
mudah ke layanan kesehatan reproduksi dan informasi yang tepat tentang KB.”Tutup
Usman
0 Comments