Ribuan Calon PPPK Gelar Demontrasi Di Depan Kantor DPRD NTB, Tolak Pengangkatannya Diundur 2026,

 

Mataram-Para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 1.500 tahap I tahun 2024 melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Senin (10/3/2025). Aksi itu buntut ditundanya pengangkatan PPPK yang seharusnya Februari 2025 menjadi 1 Maret 2026         

Para calon PPPK ini, menuntut surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini tentang Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CASN tahun 2024 dibatalkan. Pasalnya SE nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 dirilis pada 7 Maret 2025 itu ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Andri Supan selaku Koordinator Umum Aksi dari Forum Aliansi Calon PPPK, menuntut agar MenPAN-RB Rini Widyantini dicopot dari jabatan. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan Rini dinilai sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh calon PPPK yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara.

Menuntut agar Menteri mencabut SE KemenPAN-RB tentang penundaan pengangkatan PPPK yang sangat merugikan hak-hak tenaga CPPPK NTB serta telah lulus seleksi pada 2024," ujar Andri di depan gedung DPRD NTB,

 Selain itu, seluruh calon PPPK di NTB meminta agar pengangkatan PPPK tetap dilakukan pada 2025 sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. meminta kepada DPRD NTB membawa tiga poin tuntutan ke Komisi II DPR RI. Para calon PPPK memberikan batasan waktu 1 minggu ke DPRD NTB.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari, siap membawa semua tuntutanya ke pemerintah pusat. Kami bersama rakyat. kami sudah menandatangani semua tuntutan PPPK,"Sitti politikus PPP, Juga dari anggota Komisi V, Nurdin Marjuni, menyebut tiga tuntutan calon PPPK paling lambat dibawa ke pusat pekan depan. Tiga tuntutan calon PPPK akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PAN RB dan BKN."tegasnya.