Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Diduga dilanggar oknum pengusaha,
Di samping itu juga banyak petani tidak terdaftar dalam kelompok Tani, mereka tidak mendapat penjelasan atau didata secara benar mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kekabupaten, sehingga tidak terdaptar dan mereka tidak boleh membeli Pupuk bersubsdidi? Perlu dipertanyakan dimana salahnya ? apa tugas dan pungsinya dan kemana UPT PP Kecamatan dan PPL pertanian di semua desa,”beber Mahsar juga pembina FPM2 Sakti
Para petani menuntut hak mereka mengenai penyaluran pupuk Subsidi, dengan harga yang sudah di tentukan berdasarkan HET (Harga Enceran Tetap/ Tertinggi), dan tidak boleh dilebihkan dari ketentuan batas Subsidi yang ditetapkan Pemerintah pusat, (Kementerian Pertanian) RI).
Dengan subsidi Pupuk, petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan dengan harga yang terjangkau sesuai harga eceran tertinggi (HET), yang ditetapkan,” ujar Mahsar
Seharusnya pupuk subsidi cukup kuotanya terealisasi dengan benar dan tidak akan ada permasalahan agar apa yang di inginkan Kementan dan Presiden Prabowo terkait dengan cita-cita Swasembada Pangan Nasional.
Mahsar menambahkan, mendorong DPRD Lombok Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk menyelesaikan kesulitan dan keresahan petani selama ini, untuk mendapatkan Pupuk Bersubsidi, karena Pupuk bersubsidi selain tidak boleh dialihkan kedaerah lain tanpa persetujuan Pemerintah pusat dan daerah, Juga tidak boleh diperdagangkan secara umum tanpa Izin pemerintah, karena Pupuk bersubsidi untuk meringankan / memenuhi beban masyarakat petani.
Jika ada yang dijual dipasaran umum, oleh oknum tertentu sambung Mahsar, maka aparat berwenang harus melakukan pengawasan langsung dilapangan, Guna menghentikan praktik mafia Pupuk Subsidi yang merugikan pemerintah dan petani, miskin, selama ini.
Pengawasan dari pemerintah daerah/kabupaten dan kota tidak berjalan sehingga pihak yang di untungkan oknum mafia Pupuk tertentu. Solusinya harus dihentikan bersama, dasar inilah kami akan melakukan turun demo mulai dari UPT PP kecamatan dan dinas pertanian kabupaten waktu dekat ini.”tegas Mahsar
0 Comments