Tingkatkan Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas, Dr Jack : akan kembangkan fasilitas untuk disabilitas!

Dr jack saat berdiskusi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono.

Mataram - Direktur RSUD Provinsi NTB dr Lalu Herman Mahaputra mengatakan komitmen, inovasi, strategi, sarana prasarana, dan digitalisasi pengaduan pelayanan publik.

Dr Jack sapaan akrabnya akan terus melakukan upaya pengembangan fasilitas termasuk untuk disabilitas. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB.

Diskusi ini mengusung tema Penguatan Pengelola Pengaduan Internal Pelayanan Publik. Tujuannya agar lebih mudah mengakses layanan di RSUD Provinsi NTB.

Komitmen RSUD Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan terbaik terbukti dengan nilai A pada Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tahun 2023.

Kedua Pasal tersebut membuktikan bahwa hak masyarakat dalam pelayanan publik dijamin oleh negara Untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan maka harus dilakukan Pengawasan terhadap pelayanan publik. Pengawasan pelayanan publik sebagai bentuk jaminan perlindungan kepada rakyat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh pemerintah.

Salah satu mekanisme pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan membentuk unit pengelola pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hal tersebut merupakan kewajiban dari Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai sarana menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB Dwi Sudarsono mengungkapkan pengelola pengaduan internal penyelenggara pelayanan publik belum berjalan efektif, seperti mekanisme pengelolaan pengaduan yang tidak jelas atau tidak ada.