 |
| Ketua Krama Pura Lingsar sekaligus Ketua Panitia Pujawali I Gede Swarta bersama lima banjar lainnya yang di dampingi Kuasa Hukum menunjukkan SK PHDI NTB di Kantor Bupati Lobar. |
Lombok Barat - Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) berharap agar event Perang Topat dan Pujawali di Pura Lingsar tetap digelar dan berjalan lancar. Terhitung pelaksanaan event tersebut tinggal beberapa hari lagi.
Namun, aksi klaim Kepanitiaan masih saja terjadi. Bahkan, persoalan tersebut telah sampai ke Kantor Bupati Lobar dimana pihak Krama Pura Lingsar bersama lima Banjar Pengamong Pura mendatangi Bupati Lobar Hj. Sumiatun di ruang kerjanya, Senin, (20/11).
Ketua Krama Pura Lingsar I Gede Swarta didampingi pengurus lima Banjar Pengamong Pura Lingsar meminta diberikan ruang menjadi panitia pelaksanaan Pujawali dan Perang Topat.
Mereka menyampaikan bahwa lima banjar yang menjadi Pengamong Pura Lingsar bukan baru-baru ini, melainkan sudah sejak 50 tahun silam yakni sekitar tahun 1974.
"Secara institusi kami memiliki hak, karena sejak tahun 1974 selalu melaksanakan piodalan atau Pujawali dan Perang topat sampai tahun 2016. Namun nyatanya, pihak Pemda justru mengabaikan hak-hak kami dan malah berkoordinasi dengan pihak lain," ujarnya.
Sayangnya, sampai sejauh ini belum ada penanganan yang serius dari Pemda Lobar. Secara khusus mengenai kepanitian Pujawali dan event Perang Topat yang sudah ada saat ini, I Gede Swarta yang saat itu didampingi pihak Kuasa Hukum dari PHDI NTB mengaku keberatan dengan keberadaan panitia Pujawali saat ini.
Menurutnya, pihak Krama Pura Lingsar sebenarnya sudah terlebih dahulu membentuk panitia, dan telah menggelar berbagai rapat, bahkan sudah pula berkoordinasi dengan pihak Puri Pamotan di Cakranegara dan jawabannya diiyakan.
Namun belakangan ada oknum membentuk panitia tandingan, dan unsur kepanitian tersebut justru melibatkan orang dari luar Lingsar yang notabanenya tidak paham dengan kearifan lokal disana (Lingsar).
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan jika harus duduk bersama. Hanya saja, pihak yang hadir nantinya adalah pihak yang bisa dan berani mengambil keputusan, bukan perwakilan.
Ketua Barisan Pemuda Hindu Indonesia (BPHI) NTB I Gede Sukarma Wesa akan mengawal marwah PHDI dan mengawal Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan. Dalam hal ini PHDI menunjuk Ketua Krama Pura Lingsar I Gede Swarta sebagai Ketua Panitia Pujawali bersama Lima Banjar yang terpilih secara sah, jelasnya.
Ia meminta agar Pemkab sejalan dengan PHDI yakni menunjuk Ketua Krama Pura Lingsar dalam hal ini I Gede Swarta sebagai Ketua Panitia Pujawali yang sudah disetujui oleh lima banjar dan dipilih secara sah serta demokratis.
Gede Sukarma menegaskan apabila Pemkab tidak sejalan dengan PHDI Provinsi dibawah kepemimpinan Ida Bagus Santyadnya,SH,.MH dan Mayjend Wisnu Bawa Tanaye sebagai Ketua PHDI Pusat yang sah secara hukum tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi seluruh panitia yang terpilih.
"Karena hal tersebut kami meminta Pemprov dan Pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Bupati beserta jajarannya dalam memberikan kebijaksanaannya agar jangan terkesan ada keberpihakkan, serta kami berharap memberi keputusan yang seadil-adilnya dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Ia kembali mengingatkan akan terus melaksanakan kordinasi sebaik mungkin untuk mengawal SK PHDI Provinsi bilamana diperlukan akan siap juga melakukan aksi demo untuk menyuarakan secara luas agar meminta perhatian dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya, tutupnya.
0 Comments