Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyelenggarakan workshop/seminar pendataan Pekerja Migran dari tingkat desa. Kegiatan tersebut nantinya akan dilaksanakan di Lombok Timur pada bulan oktober,
Usman, S.Pd, mengatakan pendataan Pekerja Migran dari tingkatan pemerintah desa, sangat penting
untuk mengetahui data pekerja migran secara faktual. katanya pada Jum'at, 29 /9/2023,
“Jika semua pemerintah desa sudah mendata Pekerja migrannya, maka secara nasional data buruh migran itu akurat, tidak akan ada lagi perbedaan data di antara instansi pemerintah seperti yang terjadi hingga saat ini, dan akan lebih akurat lagi dengan melakukan pendataan terhadap PMI yang berangkat secara ilegal” jelas ketua SBMI Nusa Tenggara Barat.
Dengan memiliki data PMI, lanjut Usman, pemerintah desa juga tidak akan kesulitan di dalam melindungi warganya ketika ada persoalan baik sebelum, sesudah dan selama bekerja sampai pemulanganya.
Terlebih lagi jika didukung dengan teknologi sistem informasi ketenagakerjaan yang bisa di-update dari tingkatan desa.
Jadi ketika ada
persoalan, aktivis pekerja migran dari tingkatan desa atau dari pemerintah
desa itu sendiri bisa meminta pertanggungjawaban kepada perekrut
lapangan ataupun perusahaan penyalur yang telah menempatkannya ke luar
negeri."beber usman
Dengan pendataan dari desa pemerintah desa juga memiliki data siapa saja yang melakukan perekrutan. dan siapa yang melakukan pelanggaran.
“Misalnya nama perikrut, alamat perikrut nomor HP perikrut dan fotocopy KTP perikrut,
termasuk SK dan surat tugas dari perusahaan tempat dia bekerja dan untuk mengetahui warganya yang akan di berangkatkan jalur resmia atau ilegal ” ujar
Usman.
"kegiatan yang akan di laksanakan nantinya akan melibatkan desa dan pemuda/karangtaruna desa,
Usman berharap kegiatan tersebut nantinya dapat mendukung pemerintah daerah dan desa di dalam memberikan perlindungan terhadap warganya karena dengan sistem ini akan mengurangi penipuan bermodus penempatan pekerja migran ke luar negeri.
0 Comments