Mataram - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar workshop dan diseminasi studi kasus dan pembelajaran baik stunting di Provinsi NTB, Rabu (27/9/23).
Workshop ini diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), perguruan tinggi negeri dan berbagai stakeholder lainnya.
Kepala Perwakilan BKKBN NTB melalui Ketua Pokja Analisis Dampak Kependudukan BKKBN NTB Wahyu Hidayat Yusuf, S.S,.M.Sc menyebut kegiatan ini bagian percepatan penurunan stunting, yang memiliki tujuan umum untuk melihat laporan akhir dari pelaksanaan penurunan stunting Perguruan Tinggi.
Menurutnya, BKKBN Provinsi NTB melaksanakan studi kasus dan pembelajaran baik stunting di provinsi NTB dengan menjadikan kampung keluarga berkualitas menjadi lokusnya.
"Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan policy brief bersama mitra perguruan tinggi," ujarnya.
Kemudian sasaran kerja yang dituju yaitu ; Mitra kerja lingkup Pemprov NTB, Mitra kerja yang berada di Kabupaten kota khususnya di pulau Lombok. Kemudian yang ketiga itu mitra kerja yang ada di perguruan tinggi dan dalam hal ini BKKBN mengundang seluruh perguruan tinggi yang ada di pulau Lombok.
Dijelaskannya, hasil yang diharapkan; pertama terlaksananya kerja sama penelitian dan pengembangan dengan mitra kerja atau pusat studi lembaga pemerintah di perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara barat.
Lalu yang kedua tersedianya policy brief dan laporan hasil kajian data, informasi serta rekomendasi atas hasil penelitian kajian analisis lanjut, dan yang ketiga yaitu tersedianya artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional yang terakreditasi, jelasnya.
"Penurunan stunting sudah ada di Perpres dan diintruksikan kepada Bupati dan Gubernur, sama halnya dengan di Provinsi NTB yang saat ini sudah berjalan dengan pembagian telur di masing-masing Kabupaten / Kota," ujarnya.
Tim Penggerak PKK NTB saat ini sudah memiliki 4 desa binaan untuk stunting diantaranya ; senaru, aik berik, kelayu, dan lembar.
Dan masing-masing desa binaan bekerja sama dengan ikatan ahli boga (IKABOGA) untuk mengolah telur agar anak-anak tidak bosan.
Bunda Lale sapaannya kembali mengingatkan akan pentingnya pelaksanaan penurunan stunting, karena belum 50 persen hasil yang di peroleh Tim PKK NTB saat ini.
"Mudah-mudahan kerjasama semua pengurus PKK kabupaten kota akan terus dimasifkan untuk menurunkan angka Stunting di NTB."
Sementara arahan dari Menteri Kesehatan saat ini adalah mengecek apakah benar-benar saat dilakukan posyandu anak-anak hadir, jika anak-anak hadir apa penimbangan dilakukan dengan tepat atau tidak karena hasilnya akan bias.
Lanjut bunda Lale, untuk ibu hamil di Puskesmas NTB apakah sudah memiliki USG karena penekanan dari Menteri Kesehatan ibu hamil itu wajib enam kali selama kehamilannya diperiksa (USG).
Bunda Lale juga berharap agar Tim Penggerak PKK NTB juga digandeng dalam penurunan stunting sehingga persentase untuk target tahun 2024 bisa tercapai diangka 14 persen.
0 Comments