Kegiatan pertemuan koordinasi dan konsultatif yang diselenggarakan oleh kantor Dinas PPPA KLU dan Tim UNFPA ( United Nations Population Fund ) organisasi dana penduduk perserikatan bangsa bangsa yang dilaksanakan di hotel Mina Tanjung jln Pantai Sorong Jukung Lombok Utara.
Lombok Utara - kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 21 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Rohika Kurniadi sari,SH,M.Si asisten deputi (asdep) pemenuhan hak asuh anak atasnya pengasuhan keluarga dan lingkungan, Asisten 3 bidang administrasi umum Pemda KLU Melta dan Kepala Dinas Sosial PPPA KLU bapak Faisol M.Si. Para peserta kegiatan berasal dari intansi terkait, Kantor Kemenagklu,LPA,LPSDM. Pertemuan ini mengambil tema pemangku kepentingan tentang pelibatan anak muda untuk mendorong perubahan norma sosial setara gender dan mencegah kekerasan berbasis gender ( KBG )
Ika dalam arahannya mengungkapkan pemenuhan hak perempuan dan anak menjadi tanggung jawab pemerintah.
" bahwa pemerintah/ negara hadir dalam upaya untuk pemenuhan hak perempuan dan anak. Dimana perempuan dan anak rentan terhadap berbagai kasus kekerasan" ungkap Ika
Lebih jauh Ika menjelaskan bahwa saat ini sedang mengadakan kegiatan intervensi di kabupaten Lombok Utara dan sudah berlangsung selama 11 bulan. Dan dua desa dijadikan sampel yaitu Desa Teniga dan Desa Tanjung. Alasan kabupaten Lombok Utara sebagai kawasan intervensi, karena daerah ini memiliki keberagaman mulai sosial budaya, kearifan lokal, semua agama ada di daerah ini. Hasil dari kegiatan intervensi ini akan dilaporkan ke pusat dan akan menjadi kegiatan luar biasa dan menjadi dasar dalam membuat kebijakan nasional.
Lebih jauh. Ika juga berharap kedepannya kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten ramah anak dimana kabupaten Lombok Utara pernah di laksanakan namun akibat gempa semuanya rusak. Untuk mewujudkan kembali kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten ramah anak perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Dan data - data sangat perlu untuk mendukung terlaksananya program ini.
Ika memberikan gambaran beberapa dampak dari kekerasan ini diantaranya : - korban kekerasan semakin meningkat, - Angka kematian ibu meningkat, - Tingginya anak bermasalah dengan hukum, - Tingginya angka perceraian, - Rapuhnya ketahanan keluarga, - Rendahnya potensi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan
Pemerintah daerah yang diwakili asisten 3 Melta dalam sambutannya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini.
" Atas nama pemerintah daerah sangat mendukung dan perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait program ini kepada masyarakat " ungkap Melta
Melta juga mengungkapkan bahwa sangat tepat sekali program intervensi ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Karena Kabupaten Lombok Utara adalah miniatur Indonesia, karena banyak suku, agama ada di kabupaten Lombok Utara walaupun wilayah tidak luas.
Kadis PPPA KLU Faisol juga mengungkapkan bahwa saat ini kasus dan masalah yang terjadi baru 84 kasus. Dan masalah ini adalah yang dilaporkan dan kemungkinan bisa bertambah karena ada kasus yang tidak dilaporkan.
0 Comments