Penanganan bencana selama ini selalu menghadapi kendala akibat kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.
Lombok Barat - Belajar dari pengalaman penanganan bencana gempa tahun lalu, Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram mengundang sejumlah stakeholder dalam sebuah acara coffee morning bertajuk "Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat", Selasa (9/7). Bertempat di aula Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mataram, kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi kesiapsiagaan pra bencana.
“Kita ingin menyamakan persepsi untuk pengurangan resiko bencana. Salah satunya melalui tata kelola pemerintahan yang bagus terkait kebencanaan,” jelas Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ( Basarnas ) Abdul Haris Achadi.
Ia menjelaskan pengurangan risiko bencana di Indonesia secara umum masih sangat rendah. Padahal, upaya untuk penyelamatan atau golden time pasca bencana terjadi itu berlangsung selama lima hari. “Menurut survei orang yang terdampak bencana berpeluang masih hidup itu sampai hari kelima,” paparnya.
Sementara operasi SAR itu sampai tujuh hari. Sehingga ia ingin ke depan ada percepatan respons dari tim terpadu. Dengan kepemimpinan yang bagus, Basarnas Mataram menawarkan kepemimpinan kolaboratif desentralisasi. “Karena SAR itu tidak bisa bekerja sendiri,” akunya.
Dalam penyelamatan atau evakuasi warga korban bencana, SAR tidak mengenal istilah sukses individu. Namun lebih pada kerja sama tim dengan semua stakeholder terkait. Apalagi warga yang terdampak berada di daerah. Sehingga sudah selayaknya peran daerah juga harus maksimal di lapangan.
Bencana tidak bisa diprediksi. Sehingga koordinasi dan kesiagaan pra bencana harus diperkuat. Termasuk pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan mitigasi. “Sehingga respons yang bagus sebelum bencana kita harapkan bisa menekan risiko dampak bencana,” jelasnya.
Sementara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram I Nyoman Sidakarya mengakui Basarnas Mataram memang saat ini tidak bisa bekerja sendirian. Terlebih dengan kondisi personel dan fasilitas yang terbatas. Sehingga kolaborasi dengan semua instansi terkait mutlak dibutuhkan. “Apalagi wilayah kerja kami ini kan sampai Sumbawa dan Bima,” cetusnya.
Kerja sama dengan instansi terkait sangat dibutuhkan. Misalnya saja ketika terjadi bencana gempa tahun lalu. Basarnas Mataram sempat kesulitan mengevakuasi wisatawan yang ada di Gili Trawangan. Akibat kapasitas kapal evakuasi Basarnas Mataram memiliki kapasitas terbatas mengangkut wisatawan. Beruntung bantuan dari pihak terkait seperti ASDP, TNI Polri dan lain sebagainya bisa ikut mengevakuasi warga. “Kami berencana akan mengajukan tambahan fasilitas untuk mendukung operasional Basarnas Mataram,” ucapnya.
Disisi lain dalam paparannya Kepala BMKG Mataram Agus Riyanto yang turut hadir membahas isu yang sedang hangat terkait pemberitaan mengenai potensi gempa yang terjadi di wilayah Lombok Selatan dengan kekuatan 8,5 SR hingga 9,0 SR. Akibat informasi ini, timbul keresahan ditengah masyarakat, khususnya bagi warga Lombok yang tinggal di bagian selatan seperti desa-desa di kecamatan Sekotong.
“Ternyata terbalik, bukan di Lombok selatan tetapi di wilayah selatan Lombok. Radiusnya ke selatan pulau Lombok terbentang ke pulau Jawa, Bali dan selatan lainnya”, jelasnya.
Sehingga ia meminta masyarakat tidak terprovokasi atas pemberitaan berlebihan mengenai gempa. Agus mengaku pihaknya juga sudah meluruskan pemberitaan yang berkembang. Ia menegaskan potensi mega thrust bukan di bagian Lombok selatan, melainkan di wilayah selatan Lombok.
“Itu ada di 200 kilo meter selatan pulau Lombok. Tempat pertemuan dua lempeng besar Australia dan Euro-Asia. Bukan Lombok selatan”, tegasnya.
0 Comments